BLSM Rentan Salah Kamar

ilustrasi;news.liputan6.com

Masyarakat Indonesia sudah tidak punya pilihan lain lagi, mereka harus menerima dampak kenaikan harga BBM. Dampak kenaikan BBM yang pastinya berkorelasi dengan diikutinya kenaikan harga barang lainnya mulai dari harga sembako, parfum dan juga kemiti. Sebagai masyarakat kecil mungkin nanti tidak akan bisa lagi menikmati kopi super manis di warung-warung karena harga gula naik. Dan ibu -ibu harus rela di cuekin anak dan suaminya karena lauk pauknya  setiap hari yang dihidangkan hanya tahu dan tempe goreng ditambah kerupuk.

Pemerintah kini sudah tidak mau ambil pusing lagi dengan membuat kebijakan yang merakyat yang fenomenal dan kontrofersial. Seperti Percepatan pembangunan transportasi publik yang murah, percepatan pembangunan tenaga listrik yang ramah lingkungan, percepatan produksi mobil listrik massal dan lain-lain. Menurut saya kalau partai yang berkuasa saat ini mengambil kebijakan seperti ini, maka elektabilitas mereka di mata publik akan melesat tajam setajam silet.

Sedangkan menurut beberapa pakar politik menanggapi kenaikan harga BBM ini dengan BLSMnya merupakan suatu blunder pemerintah karena kesan pencitraan untuk memenangkan pemilu 2014 sudah bisa dibaca oleh publik. Kenaikan BBM ini diindikasi ditunggangangi partai politik tertentu, baik itu patai penguasa atau partai lawan. Sedangkan untuk partai lawan momen ini digunakan untuk menyudutkan pemerintah atas kebijakan yang salah.Dengan aksi demonya yang menolak kenaikan BBM ibaratkan mereka adalah pahlawan bagi  masyarakat yang disayangkan aksi demonya hanya di ikuti oleh ratusan orang. Mungkin menurut saya partai ini mendua, tak konsisten dan peragu alias galau.heh hee

Dengan kenaikan BBM, pemerintah sudah menyiapkan subsidi lain sebagai gantinya yaitu BLSM atau BLT era 2013. BLSM ini menurut mereka dirasa tepat untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dengan BLSM subsidi yang masuk di BBM dirasa tidak tepat sasaran karena banyak orang kaya yang juga menikmati subsidi tersebut.

Entah itu BLSM ini merupakan suatu yang diindikasikan ditunggangi partai politik atau tidak. Menurut saya program ini cukup tepat karena langsung mengena ke masyarakat kecil. Hanya saja yang menjadi masalah adalah system penyaluran kartu BLSM ke masyarakat dan pendataan warga miskin yang tidak akurat. Mengapa? sepengalaman tahun yang lalu dengan pembagian BLT sering tidak tepat sasaran karena masih banyak manipulasi data warga miskin yang salah.Itu diakibatkan masih adanya praktek KKN di desa-desa. Tidak adanya kriteria ketentuan warga miskin itu seperti apa. Sehingga sering dikeluhkan masyarakat bahwa pembagian BLT masih ada praktek KKN. Sebagai contoh saudara Kepala desa dan sekretaris desa semuanya mendapatkan BLT padahal mereka orang mampu. Inilah yang akan membuat kecemburuan di masyarakat yang berakibatkan menjadi suasana yang tidak kondusif di masyarakat.

Kalau menurut saya sebaiknya pemerintah harus menyiapkan system yang tepat untuk pendataan warga miskin tanpa adanya unsur KKN. Misalnya yang mendata warga sebaiknya bukan Kepala Desa / Ketua RT& RW tapi pihak independen dari instasi lain. Atau dengan pendataan Silang seperti Kepala Desa 'A' mendata penduduk Kepala Desa 'B' sebaliknya Kepala Desa 'B' mendata penduduk Kepala Desa 'A'. Dengan cara ini mungkin adanya praktek KKN bisa dikurangi. Semoga saja pemerintah membaca tulisan saya untuk sebagai pertimbangan supaya BLSM tidak salah kamar. heh he